Persoalan Haji sangat krusial dan terbilang carut marut di negara ini. Sesuai jargon usang yang mengidentifikasikan jumlah jema'ah haji di Indonesia yang sangat banyak untuk pergi menunaikan ibadah haji tiap tahunnya, berbanding terbalik dengan pengelolaan ibadah haji di Tanah Suci via DEPARTEMEN AGAMA sangat tidak memuaskan.
Saya melihat setiap cerita, setiap tayangan laporan haji di televisi hanya bersandarkan pada statistik tinggi animo masyarakat Indonesia yang menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Nilai ibadah yang terkandung seakan menjadi luruh, memanfaatkan sikap nrimo dan ikhlas justru malah semakin lama tidak menyelesaikan masalah yang ada. Mungkin tulisan saudara Rusdi Mathari ini dapat memberikan semacam pencerahan alternatif, untuk lebih bersikap kritis, bersifat terbuka dan memahami bahwa ibadah haji merupakan suatu perjalanan spiritual yang perlu dilayani oleh negara (kalaupun negara ini masih perduli dengan rakyatnya) dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah tamu Tuhan, bukan diperlakukan dengan buruk seperti ini.Ada beberapa solusi yang menarik untuk mengkritisi hal ini, semoga kuping DEPAG masih terbuka, bahwa ada kepentingan lain yang lebih penting yang bisa sejalan dengan nilai keuntungan finansial yang didapat negara dalam mengelola IBADAH HAJI.
Kita ingin mereka kembali dengan selamat, beribadah dengan tenang di Tanah Suci, bukan seperti melempar orang-orang tua yang ingin melakukan ibadah dalam rukun terakhir sebaik-baiknya menjelang sisa akhir hayat mereka, Depag hanya ambil duitnya dan kita hanya bisa menaruh harapan syukur-syukur pulang dengan selamat.
--------------------------------------------
“Kami dijejal seperti ikan asin, laki-laki, perempuan duduk maupun bergeletak, saling bersilangan di antara tumpukan tas diselilingi irama batuk bersautan. Kalau hendak berjalan harus melangkahi tubuh-tubuh letih. Air untuk bebersih sangat terbatas. Ya Allah, rasanya kalau sampai besok kondisi masih seperti ini akan banyak yang bersakitan. Sangat dzalim dan tega sekali orang-orang yang menempatkan kami (para tamu allah) seperti ini.”
Oleh Rusdi Mathari
ITULAH isi pesan pendek (SMS) yang diterima oleh telepon genggam Faried Cahyono, Rabu (19 Desember 2007). Pengirim SMS adalah M. Hamid Wijaya, adik Faried, jamaah haji Indonesia asal Medan. Dalam SMS-nya Hamid juga menjelaskan dia dan rombongan jamaah berjumlah 450 orang dijejal dalam sebuah ruangan berukuran 3X4 dengan fasilitas kamar mandi yang terbatas. “Kami istighfar, karena kami sedang berhaji. Kalau mas punya kenalan wartawan yang bertugas di Mekah tolong diminta mengunjungi maktab 2 minah jadid/musdalifah. Pejabat dari Depag tak bisa dihubungi.”
Faried adalah wartawan dan anggota Aliansi Jurnalis Independen. Pesan pendek dari adiknya lalu dia kirim ke milis “ajisaja” agar mendapat perhatian dari wartawan. Tapi pesan pendek yang dikirim oleh adik Faried, bukan satu-satunya berita tentang tidak becusnya Departemen Agama mengurus jamaah haji. Bertahun-tahun berita semacam itu selalu terjadi dan berkali-kali pula Depag membantah dan berkilah.
Tahun ini, atas inisiatif sendiri, Menteri Agama Maftuh Basyuni melakukan terobosan dengan menyediakan makan melalui pola prasmanan. Berbeda dengan prasmanan pada sebuah acara pernikahan dengan banyak pilihan makanan, prasmanan yang diberlakukan untuk jamaah haji hanya menyediakan satu makanan. Suka tidak suka, sesuai atau tidak dengan usia, menu hidangan itulah yang harus ditelan para jamaah.
Para jamaah juga bukan mengambil makanan sendiri melainkan harus antri dan menunggu giliran untuk mendapat jatah makan yang dibagikan oleh petugas, persis para pengungsi. Jumlah antreannya cukup banyak, karena setiap dua ribu jamaah dibagi menjadi 8 maktab atau 250 orang setiap maktab untuk satu meja hidangan. Dengan asumsi setiap jamaah menghabiskan waktu 1 menit maka urutan terakhir dari antrian jamaah baru bisa makan setelah menunggu lebih dari 3 jam. Jamaah haji menolak sistem ini, tapi Maftuh menganggap keputusannya sudah final. Dia rupanya enggan dipersalahkan seperti pada musim haji tahun lalu, ketika jamaah haji mengalami kelaparan akibat tidak beresnya sistem catering.
Namun buruknya pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini dimonopoli Depag terus saja terjadi, termasuk seperti yang diceritakan oleh Hamid lewat SMS kepada Faried. Tak salah kalau kemudian banyak orang –termasuk almarhum Nurcholis Madjid, yang menilai penanganan jamaah calon haji tidak lagi dilakukan berlandaskan kepentingan ibadah melainkan lebih menekankan sebagai komoditas. Itu misalnya, terlihat dari gencarnya pengiklanan di media massa. Padahal, penyelenggaraan ibadah haji yang ditetapkan sebagai tugas nasional untuk Depag bukan untuk mencari keuntungan komersial, tapi Depag bersikap tak ubahnya seperti biro perjalanan haji raksasa kalau tidak mungkin disebut sebagai calo. Celakanya, Depag bukanlah “biro perjalanan” haji yang profesional. Efisiensi dan prinsip pelayanan yang berkualitas sama sekali tidak dilakukan.
Ini berbanding terbalik dengan ongkos naik haji (ONH) yang harus dibayar oleh setiap calon jamaah, yang tahun ini besarnya mencapai US$ 2.822-US$ 3.053. Untuk ONH plus lebih besar lagi. Hampir separuh dari ONH ini digunakan untuk ongkos penerbangan, yang tahun ini monopoli Garuda dan sebagian oleh saudi Air. Bandingkan misalnya dengan ONH di Malaysia yang hanya US$ 1.200. Depag pernah sengit soal ONH ini, dan menganggap bohong ONH di Malaysia yang lebih murah.
Namun katakanlah ONH di Malaysia dan ONH di Indonesia sama besar, mestinya secara teknis, manajemen haji juga harus membuka ruang bagi penyempurnaan pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Sayangnya, logika sederhana ini gagal diwujudkan dan hukum pasar benar-benar tak berfungsi. Mahalnya ongkos haji berbanding terbalik dengan tingkat pelayanan. Kenaikan ongkos haji dari tahun ke tahun ternyata harus ditimpali oleh buruknya pelayanan, juga dari tahun ke tahun.
Buruknya manajemen dan tak adanya profesionalisme celakanya selalu dikaitkan sebagai bagian dari ujian dalam peribadatan haji. Sesuatu yang absurd diwacanakan. Anwari, peneliti pada LP3ES pernah mengatakan, “Sangat naïf ketika problem menajemen tidak dipecahkan, tiba-tiba kita lalu berbicara tentang takdir, ini sudah Tuhan politik.”
Dengan dana mencapai Rp 5-6 triliun hampir setiap tahun, ONH memang bisnis yang menggiurkan. Tapi menurut pihak Depag, semua dana itu tersimpan di rekening Depag di Bank Indonesia. Faktanya, berdasarkan SK Menag, sejak 1999 Depag selalu melakukan pemotongan terhadap dana ONH. Dana itu dimasukkan ke Dana Kesejahteraan Pegawai Depag dan Korpri Depag, yang bunganya kemudian digunakan untuk kesejahteraan pegawai Depag. Tetapi, kini dana itu sudah dipindahkan ke Dana Abadi Umat. Tak heran, jika Anwari menjuluki penyelenggaraan haji oleh Depag, hanya sebagai manifestasi dari kuatnya logika ekonomi rente.
Memang, pelayanan haji selama ini melibatkan kekuatan-kekuatan masyarakat warga yang terafiliasi ke dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Tapi siapa pun tahu, KBIH merupakan kepanjangan tangan negara. Kiprah KBIH merupakan kelanjutan logis dari berbagai agenda ekonomi Depag dalam sinerginya dengan perusahaan BUMN bidang penerbangan, dalam hal ini Garuda Indonesia. Soalnya kemudian mungkinkah monopoli pelayanan ini dipatahkan, misalnya melalui swastanisasi?
Ketika bertemu dengan Komisi VI DPR-RI untuk meminta revisi undang-undang haji, akhir Januari 2004, Teten Masduki dari ICW dan Zaim Uchrowi dari Koalisi Reformasi Untuk Penyelenggaraan Haji termasuk termasuk yang setuju usulan swastanisasi penyelenggaraan haji. Dalam hal ini, Depag hanya bertindak sebagai regulator guna memberi jaminan adanya aturan main, transparansi, kejujuran dan obyektivitas. Sementara angkutan haji semestinya melibatkan perusahaan-perusahaan penerbangan lain di luar Garuda, demi mendorong bekerjanya model persaingan sempurna pada pelayanan haji itu sendiri. “Saya pernah berbincang dengan eksekutif satu perusahaan penerbangan, mereka siap untuk memberikan harga yang jauh lebih murah dari Garuda untuk pelayanan haji,” kata Anwari.
Ini misalnya terjadi di Uni Emirat Arab. Penyelenggaraan haji di sana, sama sekali tidak melibatkan pemerintah dan masyarakat dibebaskan melakukan ibadah haji secara sendiri-sendiri. Sebaliknya, pemerintah hanya membentuk petugas haji untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, seperti pelayanan kesehatan, transportasi, yang dipimpin oleh seorang wakil menteri waqaf.
Hartojo Wignjowijoto punya ide lain soal haji. Selain Depag harus dibubarkan, menurut ekonom lulusan Harvard University, yang terkenal karena teori US$ 1:1000, itu, untuk sementara masyarakat tidak perlu berangkat haji, paling tidak dalam lima tahun ke depan, karena kondisi negara dan masyarakat yang masih terpuruk.
Taruhlah yang naik haji itu tiap tahunnya 200 ribu orang dikali ONH dikali lima tahun maka duit yang tersimpan akan sangat banyak. Kalau itu dilakukan, menurutnya, cadangan devisa akan naik sekian kali lipat, utang luar negeri kita akan tingggal sepersepuluhnya, dan seterusnya.
“Memang untuk ini diperlukan moratorium dari republik ini, untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar, yaitu 200 juta rakyat Indonesia” kata Hartojo.
Tapi Hartojo paham usulannya pasti akan banyak yang menentang. Tapi menurutnya Al-Quran dalam Surat Al-Hajj Ayat 34 dan 37, meredaksikan bahwa yang sampai kepada Tuhan itu bukan daging dan darah hewan yang diqurbankan, tapi ketakwaan dari orang yang melakukan krban itu. Kalau dikaitkan dengan ibadah haji, ketakwaan itu bukan diukur dari seringnya seseorang naik haji, tapi bagaimana dia mau berkorban untuk tidak naik haji karena melihat masih ada sesamanya yang dilanda kesusahan. Tapi bagaimana kalau sudah terlantar di tanah suci seperti yang dialami oleh Hamid?
Tulisan diambil dari situs ini : rusdimathari.wordpress.com
